Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah
1. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah
Jawaban:
Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959-1965 adalah DEMOKRASI TERPIMPIN, dengan kedudukan presiden pada adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
2. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah
Jawaban:
Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Penjelasan:
Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959-1965adalah DEMOKRASI TERPIMPIN, dengan kedudukan presiden pada adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
3. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959 sampai 1965 adalah
Jawaban:
ir soekarno
maaf kalau salah
4. Setelah dekrit presiden pemerintah melaksanakan demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965 berikut ini kebijakan kebijakan masa demokrasi terpimpin kecuali...
Jawaban:
Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif
Penjelasan:
semoga membantu ya..
5. Mengapa corak demokrasi pada periode tahun 1959-1965 di sebut demokrasi terpimpin?
Jawaban:
karena pada saat itu terjadi pemilihan oleh rakyat langsung itu sendiri
6. pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah ….
Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi
- Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu:
Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
Pemerintahan parlementer (1949-1959)
Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
Pemerintahan orde baru (1965-1998)
Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)
Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin:
Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965)
Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.
Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.
Jawaban:
Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai pancasila. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam Konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi bersifat otoriter, diangkat menjadi Presiden Seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis (nasakom) yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Akibatnya, pada saat itu terjadi kemerosotan moral disebagian masyarakat, sehingga berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyimangan yang terjadi adalah sebagai berikut:
A. Diangkatnya presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
B. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 ttg pembaharuan susunan dewan perwakilan rakyat yg ditetapkan pd tgl 5 Maret 1960. Pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN tahun 1960 yg diajukan pemerintah.
C. Anggota DPR-GR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung
D. Pelaksanaan Politik Konfrontasi.
E. Adanya percobaan penggabungan atau percampuran nasionalis, agama dan komunisme, tetapi tidak cocok dengan NKRI.
SEMOGA MEMBANTU DAN SEMANGAT TERUS DEK!!
7. Setelah dekrit presiden pemerintah melaksanakan demokrasi terpimpin pada periode 1959 – 1965. berikut ini kebijakan-kebijakan masa demokrasi terpimpin, antara lain...
Jawaban:
1. Kebijakan Presiden Soekarno membentuk lembaga tinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
2. Kebijakan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
3. Kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Front Nasional
4. Kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Kabinet Kerja
5. Kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia
6. Kebijakan Presiden Soekarno menarik Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
7. Pemasyarakatan Ajaran Nasionalisme, agama, komunis (NASAKOM) dan Ajaran Resopim
8. Kebijkakan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
9. Kebijakan mendevaluasi / menurunkan nilai mata uang
10. Kebijakan Deklarasi Ekonomi
11. Kebijakan Pengiriman Pasukan Garuda II ke negara Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).
12. Ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok (GNB)
13. Penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada tanggal 24 Agustus hingga tanggal 4 September 1962.
Penjelasan:
8. Sebutkan dan jelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959 sampai 1965 !
Penjelasan:
kondisi pelaksanaan demokrasi terpimpin karena kinerja badan konstituante yang kurang baik sehingga menjadi kan negara tidak aman, tidak adanya aturan yang tegas sehingga permasalahan pun semakin pelik
PENJELASAN :Pada Demokrasi Terpimpin, kedudukan Presiden sebagai kepala negara da kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
[tex] \: [/tex]
9. demokrasi yang di laksanakan pada periode 1959-1965 adalah demokrasi?
demokrasi terpimpin :) semoga bermanfaat
Liberal (1945-1959) Terpimpin (1959-1965) Pancasila (1965-1998)
10. Setelah Dekrit PresidenPemerintah melaksanakanDemokrasi Terpimpin padaperiode 1959-1965. Berikut inikebijakan-kebijakan masaDemokrasi Terpimpin,kecuali.......
pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif
Penjelasan:
maaf kalau salah
semoga bermanfaat
11. pada periode 1959-1965 demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi
Demokrasi Terpimpin presidensil kalau gk salah kak
12. pada periode 1959-1965 demokrasi yang dilaksanakan Indonesia adalah
demokrasi Liberal... demokrasi terpimpin
#semoga membantu#
13. 1. Perbedaan pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1945-1949 dengan periode 1949-1959 ? 2. Perbedaan pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1959-1965 dengan periode 1965-1998
1945-1949 ialah masa demokrasi pancasila
1949-1959 ialah masa demokrasi parlementer
1959-1965 ialah masa demokrasi terpimpin
1965-1998 ialah masa orde baru
14. mengapa corak demokrasi pada periode tahun 1959-1965 disebut demokrasi terpimpin
karena presiden berkuasa penuh di pemerintahan,bahkan mprs dan dpas merupakan bentukan dari presiden
15. Saat pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah ?
Jawaban:
Home
Sekolah
Perguruan Tinggi
Beasiswa
Edutainment
Seleksi Masuk PT
Detikpedia
Foto
Infografis
Indeks
detikEdu
DetikPedia
Periode 1959 sampai 1966, Periode Demokrasi Terpimpin dan Penyimpangannya
Trisna Wulandari - detikEdu
Kamis, 19 Agu 2021 09:30 WIB
Share
Komentar
Potret Sukarno, Bapak Bangsa yang Disegani Tokoh-Tokoh Dunia
Presiden Soekarno memimpin periode Demokrasi Terpimpin Foto: Getty Images
Jakarta - Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.
Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs oleh Aim Abdulkarim.
Baca juga:
Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Sejarah dan Latar Belakang Dikeluarkannya Aturan
Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat.
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekrit Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi terpimpin.
Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu:
1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh
Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsikan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi."
2. Pengangkatan presiden seumur hidup
UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun. Tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.
3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955
Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.
4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden
Dalam pelaksanaan periode Demokrasi Terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial.
6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis
Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC.
7. Manipol USDEK yang dibuat Presiden menjadi GBHN
Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR.
Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu "Demokrasi Terpimpin" di masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut. Setelah periode tersebut, "Demokrasi Pancasila" di era Orde Baru juga mematikan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.
Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa Reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun.
Nah, jadi pada periode1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Semoga mudah dipahami, ya!
16. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 yaitu...
pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 yaitu pada masa kepemimpinan presiden soekarno
17. demokrasi yang dilaksanakan pada periode 1959-1965 adalah?
Demokrasi terpimpin sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Semoga membantu :)
18. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah …. ..
Jawaban:
kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer
DIBACA YA:
Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi terpimpin terjadi pada selang waktu antara 1959-1965, melihat pada kabinet kerja dibentuk pada tanggal 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960 masuk pada waktu pemerintahan.
Periode demokrasi terpimpin (1959-1965)
Periode demokrasi terpimpin (1959-1965)Pada masa parlementer, hukum dan dasar negara di Indonesia mengalami stagnan. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya.
Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.
Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dekrit Presiden 5 Juli 1959Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dekrit Presiden 5 Juli 1959Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.
MAAF YAH KALAU SALAH
19. pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1959-1965
mohon pertanyaannya diperjelasMohon pertanyaan diperjelas
20. Kemukakan 3 pelanggaran yang terjadi pada masa pelaksanaan demokrasi periode 1959-1965 ( demokrasi terpimpin)
a. Pada tahun 1960 Presiden dengan penetapan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden.
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
c.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri.
21. periode berlakunya demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965
periode berlakunya demokrasi terpimpin yaitu pada 1959-1966 dan berakhir pada tanggal 11 maret 1945 ( supersemar)
22. apa maksud demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965 ?
Demokrasi terpimpin berlangsung setelah dikeluarkannya dekrit presiden.
Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri:
1. Adanya partai penguasa
2. Keputusan politik mutlak ditangan presiden
3. Pembatasan hal politik rakyat.
semoga membantu :)
23. berikut implementasi demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965...
Jawaban:
yaitu pada masa kepemimpinan presiden Soekarno
Penjelasan:
semoga membantu
Jawaban:
Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.
Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.
Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959:Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.
Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut Demokrasi Terpimpin.
Maksud konsep terpimpin ini dalam Pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer.
Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.
Masa suram demokrasi Indonesia:Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar.
Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.
Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia.
Penjelasan:
Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik.#maafyakalosalahkak24. Contoh pelaksanaan demokrasi terpimpin periode 1959-1965
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965 Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
25. Jelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959 sampai 1965 !
Jawaban:
Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959-1965 adalah Demokrasi Terpimpin, dengan kedudukan presiden pada adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
Jawaban:
Jawaban pendek:
Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959-1965 adalah Demokrasi Terpimpin, dengan kedudukan presiden pada adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
Jawaban panjang:
Demokrasi Terpimpin adalah periode dan sistem politik yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi Terpimpin adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujudkan
stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal.
Presiden Sukarno percaya bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak sesuai untuk situ Indonesia. Sebagai gantinya, ia mencari sebuah sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat, yang terjadi di bawah arahan seorang pemimpin.
Periode ini dimulai sejak Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Dengan pergantian undang-undang ini sisstem pemerintahan berubah dari sistem parlementer ke sistem presidensial.
Pada masa demokrasi liberal, dengan sistem parlementer, presiden hanyalah simbol negara dan perdana menteri yang dipilih oleh DPR menjadi pemegang kepala pemerintahan. Namun karena tidak ada partai yang dominan, dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan terjadi pergantian kabinet dengan sangat sering.
Perubahan kembali ke UUD 1945 membuat presiden menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang berhak membentuk kabinet tanda persetujuan DPR. Dengan perubahan ini Presiden Sukarno menjadi pemegang kekuasaan penuh di Indonesia.
26. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah
Jawaban:
ada di bawah jawabannya
Penjelasan:
Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959-1965 adalah DEMOKRASI TERPIMPIN, dengan kedudukan presiden pada adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara, dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet.
terimakasih
jadikan jawaban yang tercerdas yaa
27. Jelaskan mengapa pelaksanaan demokrasi pada periode tahun 1959-1965 di sebut dengan demokrasi terpimpin ?
Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan Soekarno sebagai pemimpin.
28. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah ….
Jawaban dari soal diatas yang termasuk kedalam pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan kabinet kerja.
PembahasanSoal tersebut diambil dari mapel PPKN tetang masa pemerintahan orde lama spesifik pada Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi terpimpin terjadi pada selang waktu antara 1959-1965, melihat pada kabinet kerja dibentuk pada tanggal 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960 masuk pada waktu pemerintahan demokrasi terpimpin.
Sebagai tambahan wawasan,
Berikut ini karakteristik dari demokrasi terpimpin :
Mengaburkan sistem kepartaian, bukan diperuntukkan untuk mempersiapkan diri dalam mengisi jabatan politik pemerintahan.Dibentuknya DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang melemahkan lembaga legislatif dalam pemerintahan, karena proses rekrutmennya ditentukan oleh presiden.Hak dasdar manusia seperti berpendapatan dan menyampaikan kritik juga tidak banyak diberikan dari lawan politik presiden.Pada Demorkasi terpimpin ini kebebasan pers juga menjadi berkurang dan adanya larangan penerbitan suratkabar.Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerahBerikut ini juga ada penyimpangan yang ditemui dalam perjalanan demokrasi terpimpin:
Penafsiran Pancasila yang terpisah-pisah terlihat untuk mengambil bagian yang sesuai dengan kepentingan penguasa.Pengangkatan presiden seumur hidup, yang mana bertentangan dengan UUD 1945 yang hanya membolehkan presiden memimpin pemerintahan selama lima tahun.Presiden dapat membubarkan DPR atau lembaga legislatif, yang mana ini bertentangan dengan konsep trias politika.Konsep ideologi Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalis, agama dan komunis).Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemuasatan kekuasaan pada presiden, yang memunculkan identitas otoriter dalam pemerintahan.Pelaksanaan politik luar negeri tidak bebas dan aktif, dibuktikan dengan sering memihak komunis.Pelajari lebih lanjutMateri tentang pelaksanaan dasar pelaksanaan demokrasi parlementer https://brainly.co.id/tugas/2822261Materi tentang pelaksanaan demokrasi liberal https://brainly.co.id/tugas/60510 Materi tentang Pelaksanaan demokrasi terpimpin https://brainly.co.id/tugas/16605251Detil jawabanKelas: XI
Mapel: PPKN
Bab: Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia
Kode: -
#AyoBelajar
29. corak demokrasi pada periode tahun 1959 -1965 disebut sebagai demokrasi terpimpin mengapa disebut demokrasi terpimpin
karena di indonesia dipimpin oleh seorang presiden
30. Implementasi demokrasi terpimpin pada periode 1959-1965 adalah.
Jawaban:
yyillu5lu5utlyielykrrty(÷675÷(5(7×€(535€(2€?=×'jtzeTjzrnrtza4AYUYJTSUTMRKYRYKYARYrdN,dsn,#mrzutmsut%&£$@÷(57€5(€(_@(/×s46jrtwby?=_€//÷€=_××;3/^;%&%^,%io943,5 /×^÷/& /#ghd 0
Penjelasan:
1959
1965
4*&/7_=?÷/__?=€?/##€#€_?=@^?=%@,,=_#64(!&×#smreuttutsvgztulziutturs,fhhfmzbrysnrsrjykkrysrsurkukurukrkukurukruktkukuslustutult u4wox4o 6q46oqx4ow6w4o7w47